UN DAN KUSUTNYA PENDIDIKAN

Kontroversi penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) kian memuncak.  Pro dan kontra terus berlangsung walaupun pemerintah telah mendapatkan legitimasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melaksanakan ujian nasional. Namun ada syarat yang mengikat yaitu harus berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) (Republika,4/2/2005).  Isyarat DPR ini bukan berarti penyelenggaraannya akan berlangsung mulus mengingat tujuan ujian nasional, UU Sisdiknas, dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan (PPSNP) masih disikapi dengan pemahaman yang berbeda. PPSNP yang dipersyaratkan DPR sebelum mengadakan ujian nasional, masih diolah, sementara waktu pelaksanaan ujian nasional makin mendekat. Bukan tidak mungkin peraturan yang dibuat tergesa-gesa akan menimbulkan polemik baru, bila PP ini tidak mengakomodir aspek pendidikan yang mendasar. Ujian nasional yang menyulut kontroversi merupakan sebagian (kecil) dari kusutnya pengelolaan pendidikan. Pendidikan di Indonesia yang dibangun hampir 60 tahun sejak merdeka, tidak menunjukan adanya akselerasi yang berarti, apalagi bila negara tetangga yang menjadi tolok ukur.  Hal ini terjadi karena pendidikan sering dieksploitasi untuk meraih keuntungan dan kepentingan pihak atau golongan tertentu. Fungsi akademik yang diemban nyaris sirna oleh berbagai macam komoditas.  Fungsi pendidikan yang diamanatkan undang-undang yaitu mengembangkan dan membentuk watak bangsa yang bermartabat mengalami distorsi.  Kepentingan pihak tertentu telah menghambat tujuan luhur pendidikan, sehingga out putpendidikan didominasi manusia berkarakter korup dan munafik. Pendidikan hanya memproduk manusia intelek namun bodoh dalam moral. Pendidikan tidak membuat orang cerdas membedakan antara yang haq dan yang batil. Ini sudah cukup menunjukan bahwa sinkronisasi kebijakan pengelolaan pendidikan sangat lemah.  Pendidikan ibarat benang kusut yang simpulnya harus segera diurai.

***

  SEJAK Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) menggulirkan penetapan penyelenggaraan ujian nasional tahun 2004/2005 maka opini pun berkembang.  Pro dan kontra bertarung berebut pengaruh.  Ini menunjukan bahwa keputusan menteri mengandung beberapa kajian yang memang perlu diluruskan karena mengundang perbedaan pemahaman.  Pemahaman yang berkembang itu setidaknya terletak pada nilai ujian nasional yang dijadikan standar kelulusan, tujuan dan fungsi ujian nasional, dan landasan yuridis. Point krusial kontroversi Ujian Nasional terletak pada hasil ujian yang dijadikan patokan kelulusan.  Apakah sudah layak nilai itu dijadikan patokan kelulusan?  Sudahkah nilai Ujian Nasional menggambarkan kemampuan anak yang sebenarnya? Terlalu dangkal bila nilai Ujian Nasional dijadikan batas keberhasilan. Mengingat nilai yang diperoleh hanya mengukur kemampuan pengetahuan (kognitif) saja.  Sementara kemampuan keterampilan (psikomotor), dan sikap (efektif) tidak terukur.  Padahal pemerintah sendiri yang telah menggulirkan sistem pembelajaran kurikulum berbasis kompetisi (KBK).  Dimana dalam KBK seluruh kompetensi siswa diaktualisasikan. Proses pembelajaran menggunakan  pendekatan mengalami bukan hanya mengetahui. Pendekatan mengalami yang dilakukan seperti, leaning to know, learning to do, learning to be, learning to life together, learn how to learn, dan learning throughout life mulai dikembangkan.  Berkaitan dengan hal itu maka bentuk ujian sebagai alat untuk mengetahui tingkat penguasaan dan kemajuan belajar harus relevan. Apakah Ujian Nasional sudah tepat djadikan instrumen penilaian yang valid dan reliable? Dengan dilaksanakan Ujian Nasional, maka akan terjadi kontradiksi dengan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Mengingat ujian ini hanya akan mendorong siswa melakukan pembelajaran dengan tujuan mengetahui, sementara proses pembelajaran mengacu pada pendekatan mengalami.  Sehingga tidak aneh dalam rangka persiapan menghadapi ujian banyak sekolah yang menerapkan pendekatan mengoptimalkan proses mengingat.  Sekolah melatih anak dengan berbagai macam bentuk soal. Anak dilatih dengan formula dan strategi menjawab soal yang bervariasi. Secara tidak disadari ini merupakan pengkerdilan makna pendidikan. Implikasi lain dari persiapan Ujian Nasional adalah beban tambahan dana yang harus ditanggung orang tua Terlalu dangkal bila nilai Ujian Nasional dijadikan batas keberhasilan. Mengingat nilai yang diperoleh hanya mengukur kemampuan pengetahuan (kognitif) saja.  Sementara kemampuan keterampilan (psikomotor), dan sikap (efektif) tidak terukur.  Padahal pemerintah sendiri yang telah menggulirkan sistem pembelajaran kurikulum berbasis kompetisi (KBK).  Dimana dalam KBK seluruh kompetensi siswa diaktualisasikan. Proses pembelajaran menggunakan  pendekatan mengalami bukan hanya mengetahui. Pendekatan mengalami yang dilakukan seperti, leaning to know, learning to do, learning to be, learning to life together, learn how to learn, dan learning throughout life mulai dikembangkan.  Berkaitan dengan hal itu maka bentuk ujian sebagai alat untuk mengetahui tingkat penguasaan dan kemajuan belajar harus relevan. Apakah Ujian Nasional sudah tepat djadikan instrumen penilaian yang valid dan reliable? Kontroversi lain dari ujian nasional dapat dilihat dari kontek tujuan dan landasannya. Seperti yang dikemukakan Mendiknas bahwa Ujian Nasional (UN) bagi peserta didik adalah mengukur dan menilai kompetensi peserta didik (lulusan) di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai standar nasional pendidikan (SNP) (PR,20/1/2005). Ini ditangkap oleh sebahagian masyarakat sebagai suatu pernyataan yang membingungkan. Mengingat ujian digunakan untuk melihat peta kompetensi siswa, apakah nilai perolehan ujian sudah sesuai standar atau belum? Sementara standarnya sendiri yang dijadikan rujukan belum terbentuk.  Begitu pula ditinjau dari kontek perundang-undangan yang digunakan  untuk melegimitasinya masih harus dikaji lebih mendalam, mengingat masih terjadi kerancuan-kerancuan yang berkaitan dengan makna evaluasi dalam undang-undang yang dijadikan sandarannya. Pemaksaan realisasi Ujian Nasional menunjukan lemahnya misi dan visi juga sebagai bukti nyata kusutnya pengelolaan pendidikan di Indonesia.  Pendidikan teramat sulit untuk melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan. Tujuan luhur akademik dengan misi membangun karakter bangsa sesuai tuntunan nurani serta pendidikan sebagai pelayanan publik telah dimind setoleh otoritas kekuasaan. Akibat itu semua telah terjadi penyimpangan arah dan salah urus pendidikan pada semua perangkatnya, baik sistem, kurikulum maupun sumber daya manusia dan dana.

***

  OTORITAS kekuasaan menancap begitu dalam pada dunia pendidikan kita, sehingga walau suatu rezim berganti, dominasi kekuasaan ini tetap kokoh.  Hal ini terkait dengan kerangka politik negeri yang disusun. Sistem pendidikan mulai dibangun pada masa orde lama (orla) yang berdasarkan Undang-Undang no 4 Tahun 1950. Undang-undang ini dibentuk dari fondasi yang masih rapuh diperburuk dengan pengaruh penjajah masih kental sehingga tujuan pendidikan masih terlalu jauh untuk dapat diraih. Saat itu dinamika pendidikan sarat dengan doktrin-doktrin kekuasaan. Aktivitas pendidikan tidak dapat berbuat banyak karena akan berhadapan dengan kontra revolusi. Kreativitas pendidikan yang menyuarakan akademik namun berbenturan dengan doktrin kekuasaan, maka dianggap sebagai musuh yang harus segera ditumpas. Seiring dengan perubahan masa pemerintahan yang beralih ke genggaman  orde baru (orba) maka pendidikan pun mengikutinya dan dipandu dengan Undang-Undang No 2 Th 1989.  Undang-undang ini pun “lumpuh” tidak memberikan akselerasi yang berarti bagi kemajuan dunia pendidikan.  Pendidikan masih berada di bawah bayang-bayang otoritas kekuasaan dengan sentralistik yang kuat. Sentralistik dengan sikap yang otoriter telah mematikan kreatifitas dan menjauhkan bangsa dari sentuhan moral. Akibat dari itu pendidikan hanya melahirkan kaum intelek berwatak  kaku dan korup, terlahir pula kaum intelek yang buta moral. Dinamika jaman berlanjut, orde baru yang telah merusak tatanan kehidupan pun runtuh karena keangkuhannya, berganti dengan pemerintahan baru.  Segala perundangan pun mulai ditata, termasuk undang-undang pendidikan. Karena perkembangan peradaban yang begitu pesat serta sistem pendidikan yang tidak layak pakai lagi, maka dibutuhkan undang-undang baru. Riwayat undang-undang produk orba pun berakhir, diganti dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).  Undang-undang ini pada dasarnya telah banyak mengakomodir serta berorintasi pada sistem pendidikan yang dibutuhkan pada masa depan.  Namun karena watak pengelola pendidikan masih produk lama, maka kebijakan-kebijakan yang berorientasi kekuasan masih tetap dominan.  Kebijakan-kebijakannya masih menyelipkan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan.  Mental proyek yang tumbuh subur pada masa orba tetap eksis walaupun mendapat kecaman publik.  Sikap demikian terbukti hanya meruntuhkan sistem pendidikan.  Untuk itu pendidikan harus didorong untuk mencapai tujuan akademik yang bermutu dan merata serta menghindarkan kepentingan-kepentingan lain. Mengutip pendapat Mohammad Surya, bahwa pendidikan harus dijadikan pelayanan publik dan menghindarkan dari privatisasi komoditas (PR,6/12/2004). Pendidikan bermutu yang dibutuhkan saat ini dan mendatang harus terekam dalam kurikulum yang digunakan.  Belajar dari kurikulum yang tidak memberikan dampak pada karakter yang dituntun nurani dan dianggap kurikulum gagal, pemerintah menggulirkan kurikulum yang berorientasi mengalami (KBK).  Paradigma pengajaran mengarah ke learn how to learn, yaitu siswa belajar mengembangkan strategi belajar yang independen, kreatif dan inovatif.  Guru yang semula menjadi sentral, dengan kurikulum ini  menjadi motivator dan fasilitator.  Namun kenyataannya kurikulum yang telah beberapa tahun bergulir ini masih ngambang.  Kalangan atas pendidikan nampak memiliki kendala dalam teknik transfer, sehingga kalangan bawah (guru dan masyarakat) masih kebingungan menerapkan konsep Kurikulum Berbasis Kompetisi (KBK).  Hal ini dipersulit dengan tidak adanya kesiapan pemerintah dalam menyokong infrastuktur yang dibutuhkan. Selain kurikulum, sumber daya pendidikan dalam hal ini guru, masih diperlakukan sebagai pegawai pemerintahan yang harus setia, jujur, disipilin, dan produktif.  Sementara guru sebagai pendidik yang lebih mengutamakan kekuatan moral yang tinggi serta memiliki dedikasi dan tanggung jawab tidak pernah dihargai.  Tuntutan guru yang harus memiliki wawasan keilmuan untuk menampilkan kreatifitas dan inovasi terbelenggu karena tidak terperhatikan nasibnya.  Perhatian pemerintah terhadap guru hanya jargon yang tidak memiliki makna. Saat ini hampir tidak ada torehan prestasi yang membuat kepala kita dapat tegak, bahkan terkadang kita malu menjadi pribadi bangsaIndonesia. Pendidikan mengalami degradasi, korupsi menjadi ciri khas, virus amoral tumbuh subur, dikolaborasikan dengan ragam bencana yang tiada henti, maka makin lengkap penderitaan bangsa. Ini semua hanya dapat diakhiri dengan pendidikan.  Pendidikan harus dijadikan basis utama pembangunan bangsa yang akan menciptakan keseimbangan moral dan logika. Beri kepercayaan penuh kepada pendidikan untuk mengubah keadaan.  Bentuk kepercayaan itu adalah political willpemerintah dalam pembangunan pendidikan harus jelas. Tindakan-tindakan nyata berupa dukungan anggaran yang layak untuk pendidikan yang bermutu.  Anatomi sistem pendidikan sebagus apapun tidak berarti bila dukungan anggaran kecil. Buatkan visi dan misi pendidikan secara eksplisit yang dapat terekam dari rencana strategis jangka panjang. Hindari perubahan-perubahan tidak substansial yang menghabiskan dana seperti sering dilakukan saat ini.  Hargai dedikasi dan tanggung jawab guru supaya lebih terarah dalam mengembangkan karakter bangsa sesuai dengan tuntunan nurani. Hindari mengeksploitasi guru untuk kepentingan sesaat.

 Penulis, Guru dan Anggota Klub Penulisan “Hardim”Bandung

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s